Pidato Presiden SBY Tentang Kasus Bank Century

Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi putusan final Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tentang kasus Bank Century. SBY menjelaskan latar belakang penyelamatan Bank Century, yakni adanya krisis 2008. DPR pun, kata dia, sepakat saat itu ada krisis.

Ditambahkan SBY, saat itu Indonesia beruntung memiliki Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KKSK) yang dipimpin Sri Mulyani dan Boediono. “Sri Mulyani dan Boediono, dua putra bangsa yang rekam jejaknya tak satupun meninggalkan kesan buruk, terkait kompetensi dan integritas pribadinya,” kata SBY di Istana Negara, Kamis 4 Maret 2010.

Keputusan penyelamatan Bank Century, tambah SBY, dia tidak dimintai kebijakan dan arahan. Sebab, KKSK bekerja berdasarkan Perpu, yang memang tak perlu keterlibatan presiden.

“Saya dapat memahami [keputusan itu], tak cukup memahami saya pun  membenarkan dengan keyakinan kuat krisis benar-benar terjadi,” kata SBY.  “Saya percaya, siapapun yang berkewajiban pasti akan melakukan hal yang sama. Siapa saja berusaha memadamkan sekecil apapun api yang bisa memicu kebakaran yang bisa melumpuhkan dunia perbankan,” jelas Yudhoyono.

Tanpa ragu, SBY menegaskan kebijakan menyelamatkan Bank Century dapat dipertanggungjawabkan. “Bagi mereka yang berjasa menyelamatkan perekonomian negara, kita patut memberi penghargaan yang tinggi,” tambah SBY.

Source  : Vivanews

4 thoughts on “Pidato Presiden SBY Tentang Kasus Bank Century

  1. Bagi Golkar yang bisa mengendus niatan PDIP yang ingin memprovokasi rakyat dalam rangka kampanye dini Pemilu 2014, Ibu Sri Mulyani Indrawati dan Bpk Boediono adalah sasaran empuk dan lunak karena keduanya tidak dibackup Partai (Pejabat Non Partai/Independen).

    Sedangkan jika memperhatikan reposisi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian hasil pilihan SBY sbb : Aburizal Bakrie (2004–2005), Boediono (2005–2008) & Sri Mulyani (Pelaksana Tugas, 2008–2009), maka Aburizal Bakrie, manusia kaya itu lebih berminat untuk tebar fitnah bersama oposisi untuk melepaskan dendam/kesal atas SBY karena tidak dipercaya lagi sebagai Menko Perekonomian.

    Manusia Kaya Aburizal Bakrie ‘mungkin saja’ makin gencar menambah harta pribadinya daripada mendedikasikan (harta) nya untuk perbaikan ekonomi rakyat semasa menjabat Menko Perekonomian. Bagi Ical lebih baik bayar demonstran untuk mendukung opsi-C, yaitu opsi yang pro oposisi/non koalisi pada pansus maupun sidang paripurna mengenai kasus Bank Century di DPR RI 2-3 Maret 2010, juga melobi mitra koalisi yang ada dengan uang ‘kemplangan pajak’ usaha Bakrie daripada mendukung kabinet SBY.

    Cian deh loe Umar (Ical) Bakrie… ! Sok nantangin SBY merelakan jabatan Menko Kesra, padahal akal busukmu ‘merelakan’ uang kewajiban membayar pajak untuk membiayai koalisi oposisi melawan SBY/Partai Demokrat.

    Memang lebih baik begitu dari pada kamu dedikasikan tanggung jawabmu sebagai Menko Kesra dengan menggunakan hasil penggelapan pajak untuk Kesejahteraan Rakyat sesuai institusi yang kau emban. Selesaikan tugasmu sebagai pemimpin yang diberi tanggung jawab untuk mensejahterakan rakyat dan mengganti semua kerugian akibat semburan lumpur Lapindo dengan uang halal.

    Perlu diingat GOLKAR adalah sarangnya pencipta sistim korupsi yang nepotif dan sarat dengan rekayasa ala cendana di era orde baru. Dan PDIP bisa saja mengadopsi sistim tersebut dalam upaya memperebutkan kursi Presiden diakhir masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 tahun 2014.

    Cara-cara tidak terpuji biasa dipakai oleh partai-partai besar dan lebih tua untuk menhadapi partai muda, kuat dan masih penuh semangat ideal untuk membangun seperti partai Demokrat.

    Demikian juga GOLKAR sebagai oposisi ketika merongrong dan meracuni pemerintahan Gus Dur dan Megawati dengan menciptakan ‘rush’ perbankan berupa dampak yang sistemik atas stabilitas keamanan (dan) perbankan senilai 645 triliun (BLBI 144,54 triliun rupiah – Extrairdinary Crime) di sekitaran tahun 1997 – 1999.

    Laporan hasil audit investigasi BPK pada 31 Juli 2000 dengan Nomor 06/01/Auditama II/AI/VII/200 menyimpulkan, bahwa dari total BLBI yang disalurkan kepada 48 bank sebesar Rp144,54 triliun, terdapat potensi kerugian negara hingga Rp138,44 triliun atau sebesar 95,78%-nya. Potensi kerugian itu didasarkan pada temuan penyimpangan terhadap ketentuan, kelemahan sistem dan kelalaian.

    Maling teriak maliiing ….. gitu lah istilahnya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s