Indonesia Menjadi Negara Terkorup di Kawasan Asia-Pasifik

Berdasarkan hasil survey Hong Kong-based Political & Economic Risk Consultancy Ltd, Indonesia menjadi negara terkorup setelah Kamboja di Kawasan Asia-Pasifik. Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memperbaiki reputasi.

Survei yang melibatkan 2.174 orang ekskutif tingkat menengah dan senior di Asia, Australia dan Amerika Serikat ini, melihat bagaimana korupsi berdampak pada berbagai tingkat kepemimpinan politik dan pamong praja, dan lembaga-lembaga utama. Survei juga juga meneliti bagaimana korupsi mempengaruhi lingkungan bisnis secara keseluruhan.

Tidak hanya reputasi saja, Sri Mulyani mengatakan pemerintah berusaha meningkatkan kinerja dan mengisi berbagai pemberitaan yang positif terhadap reformasi dan integritas.

Sebelumnya diberitakan oleh Bloomberg, Indonesia mengambil alih posisi Kamboja sebaga negara terkoprup di Asia Pasifik. Ini dilihat dari mata para pebisnis. Dengan persepsi ini maka Indonesia akan lebih sulit menarik investasi dari luar negeri.

Untuk diketahui saja, sebelumnya Reuteurs melihat, kasus Century merupakan pertarungan antara kubu reformasi dan anti reformasi. Reuters menilai Menkeu Sri Mulyani telah melakukan reformasi birokrasi untuk membersihkan para pejabat korup di Direktorat Pajak dan Direktorat Bea Cukai yang berada di bawah Kementrian yang dipimpinnya.

Menurut Reuters, dengan mengutip seorang investor AS di Indonesia, para investor sangat khawatir dengan para politisi Indonesia yang lebih tertarik untuk bertarung memperebutkan kekuasaan dari pada mendukung proses reformasi.

Persepsi ini juga dikhawatirkan akan menjatuhkan rating atau peringkat Indonesia. Apalagi korupsi di Indonesia sangat kental nuansa politik dibandingkan dengan negara lain di kawasan.

Hasil kajian ini juga mengatakan, keputusan yang diambil DPR berkaitan dengan kasus Bank Century yang mengkriminalkan Wakil Presiden dan Menteri Keuangan justru membuat membuat pandangan investor mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi mundur.

Rapat Paripurna DPR Akhirnya Melaksanakan Voting

Rapat paripurna DPR akhirnya melaksanakan voting dalam dua opsi dan dua tahap seperti yang ditawarkan Ketua DPR Marzuki Alie. Padahal sebelumnya puluhan anggota DPR mengajukan interupsi mempertanyakan opsi tambahan A + C yang ditawarkan Ketua DPR dan bahkan ada menolaknya pada rapat paripurna lanjutan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu malam.

Setelah petugas membacakan tata cara pengambilan suara secara voting, pimpinan rapat Marzuki Alie meminta perwakilan dari fraksi-fraksi untuk maju ke depan memeriksa keabsahan kertas suara. Setelah itu saksi-saksi dari perwakilan fraksi-fraksi mengecek jumlah anggota DPR yang hadir dan akan memberikan suara.

Pimpinan rapat meminta anggota masing-masing fraksi berdiri dan dihitung jumlahnya oleh saksi-saksi, seperti Fraksi Partai Demokat yang berjumlah 148 hadir seluruhnya, Fraksi Partai Golkar yang berjumlah 106 hadir 104 orang, Fraksi PDI Perjuangan dari 94 anggota hadir 90 anggota, Fraksi PKS dari 57 anggota hadir 56 anggota.

Sebelumnya, Marzuki Alie menawarkan tambahan opsi A+C yang dimasukkan dalam salah satu opsi yakni opsi dua meliputi A atau C atau A + C, sedangkan opsi pertama A atau C.

Dijelaskannya, jika salah satu dari dua opsi tersbut terpilih maka dilanjutkan dengan voting tahap kedua memilih salah satu opsinya. Misalnya, terpilih opsi pertama maka dilanjutkan memilih opsi A atau C sedangkan jika terpilih opsi kedua maka dilanjutkan dengan memilih opsi A atau C atau A + C.